Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Jasa Keuangan Kian Meningkat

Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Jasa Keuangan Kian Meningkat

Jakarta– Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Jasa Keuangan Kian Meningkat,  menurut survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya kenaikan. Melalui survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNKIL) yang diikuti 9.680 responden dari 34 provinsi di 64 kota kabupaten didapatkan bahwa literasi keuangan mencapai 29,66% atau meningkat dari tahun 2013 yang 21,84%. Begitu pun dengan inklusi keuangan sebesar 67,82% dari survei sebelumnya 59,34%. “Kita targetkan tiap tahun literasi dan inklusi bisa meningkat 2%. Tapi ini naik diatas target semestinya kan 6%. Dalam tiga tahun ini naik menjadi 29,66% dan inklusi 67,82%,” kata Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta, Selasa (24/1). Dirinya pun optimistis target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 dapat tercapai. Asalkan Pemerintah masih konsisten agar dana bansos dibagikan non tunai melalui Laku Pandai. OJK pun secara berkelanjutan menggelar kegiatan edukasi dan inklusi keuangan seperti edukasi komunitas, kuliah umum, layanan iklan masyarakat, bioskop keliling, Si Molek. Meski tingkat literasi keuangan meningkat, namun dia tak menampik masih ada saja yang terkecoh investasi bodong. “Ada kecenderungan dari masyarakat kita meski dari segi penghasilan dan pendidikannya tinggi tapi ternyata itu tak mempengaruhi pengambilan keputusan, mereka masih percaya hal-hal yang sifatnya tidak pasti dan tak pedulikan soal keabsahan. Masyarakat kita kurang perhatikan resiko. Tapi yang menarik adalah spekulasi dengan uang dikit bisa mendapatkan pendapatan yang setinggi-tingginya seperti prinsip ekonomi,” ujar Titu biasa dia disapa. Sementara itu, menurut survei bahwa pemahaman resiko atas produk jasa keuangan masih tergolong kecil yakni baru 36,25%...
OJK Investasi Pohon Jati Bisnis Hitam

OJK Investasi Pohon Jati Bisnis Hitam

OJK Investasi Pohon Jati Bisnis Hitam, TEMPO.CO, Kediri – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bisnis investasi tanam pohon jati yang marak di berbagai daerah sebagai bisnis hitam. Masyarakat diminta tak tergoda menanamkan investasi kepada agen yang sempat mencatut nama OJK tersebut. Kepala Kantor OJK Kediri Slamet Wibowo mengatakan bisnis investasi menanam pohon jati yang kerap ditawarkan di berbagai seminar dan iklan media massa memiliki risiko keamanan tinggi. Tim OJK yang telah melakukan penelusuran bisnis tersebut tak menemukan lokasi lahan jati yang dijanjikan. “Kita bubarkan acara mereka di Kediri karena mengandung penipuan,” kata Slamet kepada Tempo, Selasa 24 Mei 2016. Slamet menjelaskan perusahaan investasi tersebut menawarkan kepada masyarakat untuk berinvestasi menanam pohon jati. Dalam ajakan tersebut, masyarakat diminta mendaftar menjadi peserta dengan membayar sejumlah uang dan akan langsung tercatat sebagai pemegang hak tanaman jati di suatu tempat. Di luar itu, anggota yang sudah terdaftar dan mengajak orang lain untuk bergabung akan mendapat komisi dari perusahaan. Dalam operasinya, bisnis ini memiliki banyak nama yang dituding sebagai kedok. Mereka kerap melakukan seminar di hotel dan rumah makan untuk mengundang massa dan memperkenalkan bisnis investasi menanam pohon jati dengan pengembalian hasil yang cepat dan besar. “Mereka melakukan seminar di hotel karena tak membutuhkan izin kepolisian,” kata Slamet. Dia menambahkan, salah satu kegiatan seminar ini sempat dibubarkan OJK dan Kepolisian Resor Kota Kediri di Hotel Insummo pada Februari 2016 lalu. Seminar yang bertajuk Gerakan Amankan Bumi ini diprakarsai oleh sejumlah perusahaan seperti Mulia Sejahtera, Green Warrior dan I-Gist. Untuk menarik perhatian masyarakat, mereka menambahkan logo OJK dalam spanduk sosialisasi. Selain mewaspadai bisnis investasi pohon jati, OJK Kediri juga meminta masyarakat tak terkecoh usaha Koperasi...
OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 6 Usaha Investasi Ilegal

OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 6 Usaha Investasi Ilegal

Jakarta, 11 Januari 2017. OJK dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan enam kegiatan usaha penawaran investasi yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun dalam menawarkan produknya yang berpotensi merugikan masyarakat. OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 6 Usaha Investasi Ilegal Untuk itu, OJK dan Satgas Waspada Investasi menyatakan keenam perusahaan tersebut sebagai perusahaan investasi yang ilegal dan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen di sektor jasa keuangan. Keenam perusahaan tersebut adalah: PT Compact Sejahtera Group, Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC PT Inti Benua Indonesia PT Inlife Indonesia Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77 PT Cipta Multi Bisnis Group PT Mi One Global Indonesia Kegiatan keenam perusahaan tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi karena informasi yang disebarkan enam perusahaan tersebut melalui berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik. OJK dan Satgas telah melakukan upaya pemeriksaan terhadap keenam perusahaan tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan keenam perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan usahanya. OJK dan Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 1500655, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Masyarakat juga bisa melihat langsung daftar perusahaan yang tidak terdaftar dan...